Universitas Baiturrahmah (Unbrah) terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola perguruan tinggi melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI). Kali ini, AMI difokuskan pada pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana (Sarpras) di Fakultas Vokasi untuk Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, Rabu dan Kamis, 22–23 Oktober 2025, bertempat di Ruang Sidang Rektorat.
AMI ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program, khususnya dalam aspek keuangan dan sarpras yang menjadi tulang punggung penunjang proses pendidikan. Selain itu, audit ini juga berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap efektivitas pemanfaatan anggaran dan ketersediaan fasilitas yang menunjang kegiatan akademik dan non-akademik.
Sekretaris LP3M Unbrah, apt. Yahdian Rasyadi, M.Farm dalam sambutannya menyampaikan bahwa audit keuangan dan sarpras merupakan bagian penting dari proses penjaminan mutu internal. “Melalui AMI ini, kita ingin melihat apakah rencana kegiatan dan penganggaran yang telah disusun benar-benar dilaksanakan sesuai standar yang berlaku.
Ini menjadi dasar untuk peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat fakultas,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa audit ini tidak hanya mencari temuan atau kekurangan, tetapi lebih kepada memberikan masukan perbaikan secara konstruktif untuk pengelolaan fakultas ke depan.
Adapun susunan tim auditor dalam kegiatan ini adalah Dr. Utmi Arma, MDSc (Ketua LP3M) sebagai Ketua Tim, apt. Yahdian Rasyadi, M.Farm (Sekretaris LP3M) sebagai Sekretaris Tim, Dr. Sevilla Ukhtil Huvaid, SKM, M.Kes sebagai Ketua Auditor, Chandra Syahputra, SE, MM dan Tilawatil Ceseta Yoda, SE, M.Si sebagai Anggota Auditor.
Dengan adanya audit ini, Unbrah berharap Fakultas Vokasi dapat lebih optimal dalam memanfaatkan sarana dan prasarana, serta menyusun pengelolaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan tinggi. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan lembaga dalam menghadapi akreditasi dan tuntutan transparansi publik.